Kamis, 09 Mei 2013

Penentuan Landas Kontinen Ekstensi Batas Maritim Indonesia Pada Kedalaman 2500 m isobaths + 100 nm di Sebelah Barat Indonesia Menggunakan Batimetri Turunan Data Penginderaan Jauh



Penentuan Landas Kontinen Ekstensi Batas Maritim Indonesia Pada Kedalaman 2500 m isobaths + 100 nm  di Sebelah Barat Indonesia Menggunakan Batimetri Turunan Data Penginderaan Jauh
 
Atriyon Julzarika



ABSTRACT

West side Indonesia is a region that directly adjacent to Hindia Ocean. This condition allows Indonesia to claim maritime boundary delimitation according to Technical Aspect of the Law of the Sea (TALOS), one of TALOS concept  is to determine extended continental shelf  in -2500 m depth isobaths + 100 nm in 1% sedimentary rock. This extended continental shelf can be determined by using bathymetry that is derived from altimetry satellite imagery. The establishment of this bathymetry has the same concept with topography in the case of survey mapping and remote sensing. Those bathymetry can be applied to determine another maritime boundary delimitation claims. Besides that, those bathymetry can also be applied to make a 3D model of bathymetry in Hindia Ocean so we can observe the condition of internal waters, medium and depth waters in the west side of Indonesia. This bathymetry will be useful for various engineering applications and some other of non engineering applications. This 3D model of bathymetry will be useful for Indonesia in claiming maritime boundary delimitation in Hindia Ocean and to improve marine resources management.
Keywords : Bathymetry, West side Indonesia, extended continental shelf


ABSTRAK

Indonesia bagian barat merupakan kawasan yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia. Kondisi ini memungkinkan Indonesia dapat mengklaim batas maritim sesuai dengan yang terdapat di Technical Aspect of the Law of the Sea (TALOS). Salah satunya adalah penentuan batas landas kontinen ekstensi pada kedalaman -2500 m isobaths + 100 nm pada sedimentasi 1%. Batas landas kontinen ini dapat ditentukan menggunakan data batimetri yang diturunkan dari citra satelit Altimetri. Pembuatan batimetri ini memiliki konsep yang sama dengan pembuatan topografi secara survei pemetaan maupun secara penginderaan jauh. Batimetri tersebut bisa digunakan untuk penentuan klaim batas maritim lainnya. Selain itu, batimetri tersebut bisa juga digunakan untuk pemodelan 3D perairan di Samudera Hindia sehingga akan terlihat kondisi perairan dangkal, sedang, dan dalam yang ada di sebelah barat Indonesia. Batimetri ini akan berguna dalam berbagai aplikasi keteknikan dan non keteknikan lainnya. Pemodelan 3D perairan ini akan berguna bagi Indonesia dalam klaim batas maritim di Samudera Hindia dan dalam pengelolaan sumber daya alam laut.
Kata kunci: Batimetri, Indonesia bagian barat, landas kontinen ekstensi


Pendahuluan
Kondisi geografis Indonesia memiliki posisi penting yaitu terletak antara samudera Hindia dan samudera Pasifik serta benua Asia dan Australia. Kondisi geografis ini juga berdampak pada fenomena El-Nino yang menyebabkan Indonesia mengalami kondisi kering dan hangat. El-Nino adalah penampakan suhu dan arus laut yang hangat di perairan lepas pantai Amerika Selatan mulai dari Ekuador sampai Peru (Subandono, 2009: 68). Indonesia yang juga merupakan salah satu negara kepulauan yang memiliki berbagai kekayaan sumber daya alam, mempunyai peran penting dalam perubahan iklim global, serta memiliki pengaruh dalam pergerakan lempeng benua. Selain itu perubahan iklim juga dipengaruhi oleh penguapan yang lajunya menjadi lebih cepat akibat dampak kenaikan suhu bumi yang mengakibatkan peningkatan kelembaban di udara serta peningkatan suhu di siang hari. Curah hujan akan bertambah terutama di wilayah pesisir dan sepanjang lintasan siklon atau terpengaruh dari efek lintasan ekor siklon tropis. Pada skala regional panas dan kelembaban berlebih akan menyebabkan badai tropis yang kuat.
Indonesia memiliki 17.504 pulau dan garis pantai 95.181 km dengan kemiringan rata-rata 2% atau genangan air mundur ke arah darat sejauh 50 m dari garis pantai. Fenomena perubahan iklim tersebut sudah berdampak pada Indonesia, yaitu setidaknya sudah kehilangan 24 pulau kecil dalam waktu 2005-2007 (DKP, 2007). 24 pulau kecil yang tenggelam tersebut meliputi NAD (tiga pulau), Sumatera Utara (tiga pulau), Papua (tiga pulau), Kepri (lima pulau), Sumatera Barat (dua pulau), dan Sulawesi Selatan (satu pulau) serta Kepulauan Seribu (tujuh pulau) (Subandono, 2009: 77).
Mayoritas pulau-pulau kecil tersebut tenggelam akibat erosi air laut yang diperburuk dengan kegiatan penambangan komersil. Penyebab lainnya adalah faktor bencana alam seperti tsunami, abrasi, fenomena rob, dan faktor di luar perubahan iklim. Setidaknya ada empat indokator yang menyebabkan terjadinya perubahan iklim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yaitu (1). Perubahan suhu atmosfer dan suhu air laut; (2). Perubahan pola angin; (3). Perubahan presipitasi dan pola hidrologi; (4). Kenaikan muka air laut. Pada saat erosi pantai meningkat, pola angin berubah ditambah dengan adanya kenaikan muka air laut maka perubahan fisik lingkungan berubah. Perubahan tersebut meliputi (1) terjadinya gelombang ekstrim dan banjir; (2) intrusi air laut ke sungai dan air tanah; (3) kenaikan muka air sungai di muara sungai karena terbendung oleh muka air yang naik; (4) perubahan pasang surut dan gelombang; (5) perubahan pola sedimentasi. Permasalahan kenaikan muka air laut juga disebabkan vulkanologi laut, pencairan es di kutub utara dan selatan serta deformasi vertikal atau penurunan tanah.
Kenaikan muka air laut sangat berpengaruh pada penataan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Saat ini Indonesia memiliki 92 pulau-pulau kecil terluar, 67 pulau diantaranya berbatasan langsung dengan negara tetangga sebagai pulau-pulau kecil perbatasan (Julzarika, 2009). Dari sejumlah 67 pulau tersebut, 13 diantaranya perlu mendapat perhatian khusus pemerintah. Kenaikan muka air laut ini memiliki peran penting terutama pada penentuan batas maritim antar negara. Selain itu Indonesia juga dihadapi dengan permasalahan batas maritim. Indonesia belum mempunyai perjanjian batas maritim antar negara dengan Palau, Philipina, dan Timor Leste serta belum selesainya kesepakatan permasalahan batas maritim dengan Singapura, Malaysia, dan Vietnam (Abubakar, 2006).
Berdasarkan UNCLOS 1982, penentuan batas landas kontinen ekstensi dapat dilakukan dengan memperhatikan empat kriteria seperti diatur dalam pasal 76. Dua kriteria pertama adalah kriteria yang membolehkan (formulae), sedangkan dua kriteria terakhir adalah kriteria yang membatasi (constraints): kriteria yang membolehkan adalah sebagai berikut (Arsana, 2007):
  1. Didasarkan pada titik tetap terluar pada titik mana ketebalan batu endapan (sedimentary rock) paling sedikit 1% dari jarak terdekat antara titik tersebut dengan kaki lereng kontinen (gardiner line). Batas terluar landas kontinen ekstensi adalah garis yang menghubungkan titik-titik dengan ketebalan batu sedimen 1% dihitung dari kaki lereng kontinen. Persentase ini dihitung dengan membandingkan tebalnya batu sedimen di suatu titik terhadap jarak titik tersebut dari kaki lereng.
  2. Batas terluar landas kontinen ekstensi juga bisa ditentukan dengan menarik garis berjarak 60 mil laut dari kaki lereng kontinen (Hedberg line) ke arah laut lepas.
Pada penerapannya, batas terluar landas kontinen ekstensi merupakan kombinasi dari dua syarat di atas, dalam hal ini akan dipilih garis terluar yang paling menguntungkan negara yang bersangkutan. Garis terluar ini belum merupakan garis batas landas kontinen ekstensi final karena harus diuji dan memenuhi dua syarat pembatas yaitu:
  1. Batas terluar dari landas kontinen tidak boleh melebihi 350 mil laut dari garis pangkal sebagai referensi mengukur garis batas territorial; atau
  2. Batas terluar dari landas kontinen tidak melebihi 100 mil laut dari kontur kedalaman 2.500 m isobaths.
Kedua syarat tersebut membatasi dan berlaku salah satu yang paling menguntungkan garis terluar yang dihasilkan.
Delimitasi batas maritim juga memerlukan konsep datum horizontal dan datum vertikal. Datum horizontal atau datum geodesi merupakan model matematika bumi untuk referensi perhitungan koordinat (Widjajanti dan Sutanta, 2006). Meskipun sebuah garis batas maritim telah berhasil dibuat, tidak disepakatinya datum geodesi yang digunakan dapat menimbulkan sengketa. Pemahaman datum horizontal harus dipahami secara komprehensif terutama dalam hubungan antara permukaan bumi, geoid, dan ellipsoid. Geoid merupakan model fisik bumi berupa bidang ekuipotensial yang bentuknya mempunyai referensi mendekati permukaan air laut rerata (TALOS, 2006). Model ini dipengaruhi oleh kombinasi distribusi massa bumi dan gaya sentrifugal rotasi bumi dan berkaitan erat dengan jari-jari bumi. Distribusi massa bumi yang tidak merata akan menyebabkan ekuipotensial memiliki jari-jari bumi yang berbeda sehingga tidak sempurna secara matematis. Ellipsoid merupakan model matematika bumi yang ditentukan oleh dimensi dari sumbu mayor dan sumbu minor dan nilai penggepengan (flattening).
Faktor utama yang mempengaruhi delimitasi batas maritim adalah pertimbangan politik, strategis, sejarah. Selain itu juga berpengaruh pertimbangan ekonomi dan lingkungan, pertimbangan geografis, serta pertimbangan geologi dan geomorfologi (Arsana, 2007). Penelitian ini bertujuan untuk menentukan batas maritim berdasarkan landas kontinen ekstensi pada kedalaman 2500 m isobaths + 100 mil laut di sebelah barat Indonesia. Hal ini dilakukan karena pada kawasan in Indonesia tidak berbatasan dengan negara lain, tetapi berbatasan langsung dengan Samudera Hindia.

Metodologi penelitian
Penelitian ini menggunakan metodologi pada diagram alir berikut ini.

Gambar 1. Diagram alir penelitian

Pelaksanaan
Penelitian ini menggunakan data batimetri yang dibuat dari citra satelit altimetri. Batimetri yang dihasilkan bisa digabungkan dengan topografi dari SRTM 90. Gambar (2) merupakan tampilan 3D hasil gabungan batimetri dengan SRTM 90.
Gambar 2. Batimetri dan topografi Indonesia bagian barat

Data batimetri tersebut digunakan untuk melihat hasil posisi kedalaman -2500 m isobaths di sebelah barat pulau Sumatera. Pada wilayah ini Indonesia tidak berbatasan langsung dengan negara lain sehingga memungkinkan untuk melakukan klaim pada >24 nm, >200 nm, >350 nm, dan pada kedalaman -2500 + 100 m isobaths. Batimetri yang dibuat dari citra satelit altimetri dapat digunakan dalam klaim batas maritim Indonesia. Berdasarkan data batimetri tersebut kemudian dilakukan pembuatan kontur pada -2500 m. Pengolahan ini menghasilkan fakta bahwa pada jarak 24-200 nm dari titik pangkal Indonesia di sebelah barat Indonesia terdapat batimetri dengan kedalaman -2500 m.
Kemudian juga terdapat kedalaman -2500 m pada wilayah tengah Samudera Hindia. Akan tetapi ini merupakan nilai kedalaman -2500 m terdekat ke titik pangkal sehingga klaim batas maritim pada kedalaman -2500 m + 100n m isobaths tidak bisa diklaim. Pada kawasan barat Indonesia ini hanya bisa mengklaim batas maritim >350 nm. Gambar (3) berikut ini merupakan tampilan batimetri perairan barat Indonesia pada kedalaman -2500 m isobath.
Gambar 3. Batimetri pada kedalaman -2500 m isobaths wilayah Indonesia bagian barat


Gambar (4) merupakan tampilan kedalaman -2500 m, sebelah kanan dekat dengan titik pangkal Indonesia, sedangkan sebelah kiri terletak ditengah samudera Hindia.
Gambar 4. Samudera Hindia pada kedalaman -2500 m isobaths

Gambar (5) merupakan tampilan 3D batimetri perairan barat Indonesia di Samudera Hindia. Batimetri antara kedalaman pertama (-2500 m dari titik pangkal) dengan batimetri kedua (-2500 di Samudera Hindia) memiliki kedalaman <2500 m bahkan terletak pada kedalaman <-4000 m. Perairan diantara kedua batimetri ini tergolong pada perairan dalam sehingga kondisi kekuatan dan laju arus laut di perairan ini sangat kuat dan berpengaruh terhadap perairan barat pulau Sumatera, kepulauan Mentawai, pulau Simeulueh, pulau Nias, dan pulau Enggano. Hal ini yang menjadi salah satu penyebab bahwa perairan barat Sumatera memiliki kerentanan abrasi sangat tinggi, tinggi gelombang >1,5 m, dan pergeseran lempeng yang sangat signifikan.
Gambar 5. Tampilan 3D batimetri perairan barat Indonesia di Samudera Hindia

Uji melintang batimetri perairan barat Indonesia
Uji melintang digunakan untuk melihat bagaimana kondisi profil suatu model 3D secara melintang. Pengujian ini merupakan salah satu cara untuk mengetahui akurasi secara geostatistik (Julzarika, 2007). Pengujian ini dapat juga diaplikasikan pada proses cut and fill untuk pertambangan darat-laut dan survei hidrografi. Gambar (6) merupakan tampilan uji profil melintang pada perairan Samudera Hindia.

Gambar 6. Uji profil melintang batimetri di Indonesia bagian barat

Data batimetri ini bisa juga diaplikasikan untuk pembuatan slope dimana hasil ini bisa digunakan untuk menentukan bagaimana kondisi slope di sekitar Samudera Hindia sehingga dapat diketahui lokasi sedimatasi 1% pada kedalaman -2500 m + 100 nm isobaths. Secara umum, batimetri di perairan Samudera Hindia memiliki slope sekitar 0-15 derajat.
Gambar 7. Slope batimetri di Samudera Hindia

Selain untuk penentuan slope, data batimetri dapat digunakan untuk penentuan slope direction. Secara umum, perairan di Samudera Hindia terletak pada slope direction 60-130 derajat. Kondisi ini terletak pada hampir di keseluruhan wilayah perairan dalam di Samudera Hindia. Slope direction ini berguna untuk analisa kekuatan dan laju arus, gelombang, kenaikan muka air laut.
Gambar 8. Slope direction di Samudera Hindia

Kesimpulan
  1. Samudera Hindia secara umum terletak di perairan dalam (<-4000 m) sehingga penentuan klaim batas maritim -2500+100 m isobaths tidak berpengaruh bagi batas maritim Indonesia karena terletak dekat dengan titik pangkal kepulauan.
  2. Indonesia bisa melakukan klaim batas maritim pada >350 nm ke arah barat di Samudera Hindia karena tidak berbatasan langsung dengan negara lain.
  3. Perairan di Samudera Hindia terletak pada slope 0-15 derajat dengan slope direction 60-130 derajat.

Daftar pustaka
Abubakar, M. , 2006. Menata pulau-pulau kecil perbatasan. Cetakan pertama. PT. Kompas Media Nusantara. Jakarta. Indonesia.
Arsana, I.M.A., 2007. Batas Maritim Antar Negara. Cetakan pertama. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. Indonesia.
Diposaptono, S. et all., 2009. Menyiasati Perubahan Iklim di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Cetakan pertama. PT. Sarana Komunikasi Utama. Bogor. Indonesia
IOC, IHO, IAG, 2006. Technical Aspect of the Law of the Sea (TALOS). UNESCO. United Nations.
Julzarika, A., 2007, Analisa Perubahan Koordinat Akibat Proses Perubahan Format Tampilan Peta pada Pembuatan Sistem Informasi Geografis Berbasis Internet, Skripsi, Jurusan Teknik Geodesi dan Geomatika FT UGM, Yogyakarta.
Julzarika, A., 2009. Kajian batas maritim Indonesia dengan Australia dan Timor Leste akibat kenaikan muka air laut. Geosda UGM. Yogyakarta.
Widjajanti, N.,dan Sutanta, H. 2006: Model Permukaan Digital, Jurusan Teknik Geodesi dan Geomatika, Fakultas Teknik, Universtas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar